Postdaerah.net, Kutai Kartanegara – Ratusan massa aksi yang berasal dari Perkumpulan Adat Remaong Kutai Berjaya (RKB) dan warga Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Kukar pada Kamis, (5/12/2024).
Aksi ini dilakukan sebagai protes atas keputusan Bawaslu yang menghentikan laporan dugaan politik uang di RT 3, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Tenggarong.
Massa menuntut Bawaslu memberikan penjelasan transparan terkait alasan penghentian laporan tersebut. Ketegangan sempat terjadi karena audiensi dengan lima perwakilan berlangsung lama, sementara massa di luar menunggu kejelasan.
Ketua RKB, Hebby Nurlan Arafat, menyebut keputusan Bawaslu tidak berdasar dan menyoroti minimnya pemeriksaan, di mana dirinya hanya dipanggil satu kali sebagai saksi tambahan. Ia menegaskan seluruh bukti, seperti video, kesaksian, dan ponsel saksi, telah diserahkan kepada Bawaslu.
Ia menyayangkan laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Masyarakat mempertanyakan kriteria yang digunakan Bawaslu dalam memproses laporan tersebut.
“Kami merasa ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus diluruskan. Jika laporan kami tidak memenuhi unsur, apa sebenarnya yang menjadi standar mereka?” ungkapnya.
“Aksi ini akan terus kami lakukan hingga ada tanggapan memuaskan. Kami hanya meminta keadilan dan transparansi dari pihak Bawaslu,” tambahnya.
Namun, Hebby menyayangkan keputusan Bawaslu yang menghentikan laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Keputusan ini memunculkan keraguan masyarakat terhadap mekanisme dan standar yang digunakan Bawaslu dalam menilai kelayakan laporan.
“Kami meminta Bawaslu memberikan penjelasan tertulis yang jelas dan rinci terkait kekurangan laporan kami. Penegakan demokrasi yang jujur dan adil harus menjadi prioritas utama,” ujar Hebby, menyampaikan keprihatinan warga.
Ia menegaskan bahwa aksi protes akan terus berlangsung hingga Bawaslu memberikan tanggapan yang memuaskan. Massa yang hadir berkomitmen untuk tetap bertahan sampai tuntutan mereka mendapatkan respons konkret.
“Kami di sini hanya ingin melihat keadilan ditegakkan. Semua yang hadir berharap transparansi dan jawaban yang jelas dari Bawaslu,” tandasnya.
